Secara keseluruhan kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan program KIA, KB dan gizi di 120 Kabupaten/Kota lokus akibat dampak dari pandemi COVID-19. Tujuan kegiatan ini dibagi menjadi dua, yaitu menurut sudut pandang/ perspektif pemerintah pusat dan dinas kesehatan.
Tujuan kegiatan menurut perspektif pemerintah pusat yaitu:
- Melakukan dengan cara inovatif, e-Monev yang mengandalkan pengumpulan data secara elektronik dan penyajian data digital berbasis peta untuk memberikan feedback, serta mendorong Dinas Kesehatan melakukan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan pemulihan ke pimpinan daerah dan pihak-pihak terkait. Ada sifat inovatif karena monev biasa menjadi sulit dilakukan di saat Pandemik Covid-19
- Melakukan proses pembelajaran mengenai dampak Covid-19 terhadap pencapaian berbagai indikator program KIA-KB dan Gizi. Proses pembelajaran secara nasional ini merupakan bagian penting dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian sumber daya untuk pemulihan kegiatan.
Tujuan dari perspektif dinas kesehatan adalah sebagai proses pengambilan keputusan berbasis data bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mengatasi dampak negatif pandemi COVID-19. Kegiatan ini memberikan fasilitas pembelajaran organisasi di Dinas Kesehatan untuk mendukung program pemulihan. Kegiatan ini akan mendorong Dinas Kesehatan untuk memahami situasi berbasis data sebagai suatu learning process yang nantinya berkembang menjadi suatu development process dengan menyusun rencana pemulihan untuk pengembangan program KIA-KB dan gizi.
Secara detil program ini bertujuan untuk:
- Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan) mempunyai gambaran dampak pandemi COVID-19 terhadap akses dan kualitas pelayanan KIA, KB dan gizi di 120 kab/kota lokus;
- Dinas Kesehatan Kabupaten/kota mengembangkan kegiatan pemulihan apabila memang dibutuhkan;
- Kementerian Kesehatan bersama dengan perguruan tinggi melakukan kajian dan rekomendasi strategi penyesuaian kegiatan serta advokasi kepada pemerintah daerah dalam rangka pemulihan/peningkatan pelayanan KIA, KB dan gizi di 120 kab/kota lokus
- Universitas dan Dinas Kesehatan memberikan berbagai policy brief untuk tindakan-tindakan pemulihan.
- Pemerintah Daerah (c.q Dinas Kesehatan) dengan dana BOK dan dana APBD melakukan usaha-usaha pemulihan apabila ada pengaruh negative Pandemik Covid19 terhadap pelayanan KIA, KB dan gizi.
- Adanya monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi oleh Dinas Kesehatan Propinsi dengan menggunakan Dana Dekonsentrasi terhadap kegiatan pemulihan.