Keluarga Berencana (KB) melalui metode kontrasepsi merupakan strategi yang diakui secara global untuk mengurangi kematian ibu dan bayi baru lahir khususnya di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sebagai negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan 273 juta penduduk, Indonesia berupaya untuk mengakhiri pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial jangka panjang. Stagnasi angka fertilitas di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh proses rumit kendali program KB dari tingkat nasional ke pemerintah daerah pada tahun 2001. Perubahan ini mengakibatkan ketidakjelasan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab tata kelola KB. Masalah penting pelayanan KB dengan sistem ini adalah pelayanan kontrasepsi tidak lagi gratis seperti dulu dengan sistem terpusat. Sebagian besar pemerintah daerah menolak untuk membayar layanan kontrasepsi bagi warganya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memasukkan layanan kontrasepsi ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional pada tahun 2016. Beberapa penelitian telah mengevaluasi integrasi layanan KB ke dalam skema jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Sebagian besar studi yang tersedia dilakukan sebelum integrasi, dan berfokus pada jenis asuransi kesehatan tertentu dan wilayah tertentu. Oleh karena itu, temuan tersebut tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Untuk memahami manfaat kebijakan ini dalam meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi modern dan menurunkan angka fertilitas di Indonesia, penting untuk mengetahui hubungan antara cakupan jaminan kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi modern. Artikel ini telah dipublikasikan pada Agustus 2023 di Bulletin of the World Health Organization, selengkapnya https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10388140/
