Yogyakarta, 25-27 Oktober 2018
Dalam konteks desentralisasi kesehatan, program-program KIA, KB, dan gizi bukan hanya merupakan tanggung-jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah provinsi dan kabupaten - kota. Aspek penelitian dan pengembangan juga menjadi tanggung jawab berbagai perguruan tinggi di daerah masing - masing. Dalam konteks kebijakan di daerah, Indonesia memiliki variasi dalam output layanan kesehatan. Terdapat daerah kosmopolitan seperti DKI dengan layanan kesehatan yang sangat lengkap, namun ada juga daerah seperti propinsi Maluku yang kepulauan dimana layanna kesehatan dasarnya belum memadai. Oleh karena itu dibutuhkan bukti - bukti intervensi yang tepat untuk berbagai daerah dengan kondisi yang berbeda - beda. Pertanyaan menariknya adalah darimana bukti - bukti dapat diperoleh untuk pengambilan keputusan di daerah. PKMK dan Kementrian Kesehatan menyelenggarakan forum nasional Kesehatan Ibu Anak pada 25-27 Oktober 2018 untuk membahas hal tersebut.
Simak reportase kegiatannya di sini:
HARI 1
