Reportase Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Perguruan Tinggi

Sambutan dan Arahan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
Jakarta, 2 Desember 2018 | Pembicara: dr. Kirana Pritasari, MQIH

h1 dr. eniPKMK, Jakarta. Pertemuan penyusunan perjanjian kerja sama direktorat jenderal kesehatan masyarakat dan perguruan tinggi dalam rangka percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) 2, 3, 5, dan 6 dimulai dengan kata sambutan dari dr. Kirana Pritasari, MQIH selaku Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementrian Kesehatan. dr. Kirana menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang berada pada tahap pencapaian target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) pada tahun 2030 yang bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan, menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi manusia yang tinggal di dalamnya. Indonesia sangat berkomitmen untuk dapat mencapai agenda SDGs tersebut.

Target - target SDGs bidang kesehatan terdapat dalam tujuan ke 3 SDGs yaitu “Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia”.  Tujuan ini terdiri atas 13 target yang ingin dicapai di bidang kesehatan. Namun SDGs bidang kesehatan tidak hanya berada di tujuan 3, juga terkait dengan tujuan lain yaitu: Tujuan 2 berkaitan dengan isu beban ganda gizi pada balita maupun baduta.  Harapannya agar permasalahan stunting maupun obsesitas pada anak – anak Indonesia dapat diatasi bersama. Tujuan 5 berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender. Tujuan 6 berkaitan dengan isu akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat.

Dalam konteks desentralisasi kesehatan, program - program yang mendukung pencapaian target SDGs bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Akan tetapi proses implementasi program kesehatan bervariasi antar daerah. Tergantung dari kemampuan daerah dalam pemenuhan standar implementasi program. Kementerian Kesehatan telah memiliki pedoman – pedoman pelaksanaan sebagai acuan implementasi namun sampai saat ini masih belum optimal sehingga membutuhkan inovasi – inovasi untuk mempercepat dan memperkuat implementasi program.  Untuk itu perlu penguatan dalam implementasi dan memastikan program terlaksana secara baik dan benar. Demikian juga diperlukan umpan balik dari petugas kesehatan di lapangan serta masyarakat.

Oleh karena itu, dibutuhkan bukti - bukti intervensi yang tepat untuk berbagai daerah dengan kondisi yang berbeda serta pendampingan yang intens dalam implementasi program sesuai dengan NSPK yang ada. Aspek penelitian dan pengembangan intervensi juga menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Sehingga, keterlibatan berbagai sektor, termasuk perguruan tinggi sangat diperlukan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs.

Reportase: Candra, SKM., MPH


Community of Practice KIA, KB & Gizi dengan Pengembangan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olah Raga dalam Percepatan Pencapaian Sustainabel Development Goals (SDGs) 2,3,5,dan 6 
Jakarta, 2 Desember 2018 | Narasumber: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD (Guru Besar FK-KMK UGM)

Prof. Laksono TrisnantoroPKMK, Jakarta. Pada sesi ini dibahas oleh Prof Laksono dari Fakultas Kedokter Universitas Gadjah Mada. Adapun poin yang dibahas antara lain siklus proses kebijakan, knowledge management dan masyarakat praktisi, hasil survei masyarakat praktisi, dan pengelolaan masyarakat praktisi secara modern. Dalam konteks SDGs, mau tidak mau harus melihat siklus proses kebijakannya pada level nasional, provinsi dan kabupaten yang tidak hanya berhubungan dengan dinas kesehatan tetapi juga sektor lain sehingga ini menjadi sebuah kebijakan yang rumit.  Dilihat dari model proses kebijakan, siklusnya dimulai dari agenda setting, penyusunan kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi. Proses kebijakan ini belum banyak dipahami oleh ahli kesehatan karena expertise utamanya sebagai ahli TB, Obgins dll, sehingga seolah - olah kebijakan itu adalah sesuatu di luar bidang kesehatan. Perguruan tinggi tidak pernah melihat kebijakan - kebijakan teknis yang ditetapkan di level provinsi termasuk germas. Jadi, harusnya ahli kesehatan mengetahui proses kebijakan dan berbagai macam isi didalamnya, termasuk teknik - teknik kebijakan, advokasi publik, dan influencing.

Saat ini banyak metode riset evaluasi kebijakan yang sudah dilakukan antara lain; 1) riset implementasi terkait germas; 2) Evaluasi kebijakan dengan pendekatan Realist Evaalution; digunakan untuk memahami dalam konteks apa sehingga kebijakan dapat berjalan dan mekanisme apa yang terjadi sehingga kebijakan berhasil atau mencapai target; 3) riset translational; yang bertujuan mengubah penemuan ilmian dari laboratorium, klinis, atau populasi menjadi aplikasi klinis untuk SDG. Untuk mengoptimalkan riset yang sesuai kebutuhan policy maker maka perlu dibentuk masyarakat praktisi (Community of Practice) dan Knowledge management.

Community of Practice (Masyarakat Praktisi) merupakan sekelompok orang yang mempunyai minat yang sama yang berkumpul secara fisik maupun secara virtual. Tujuannya untuk berbagi tentang bagaimana cara mengatasi problemat tentang KIA, KB maupun Gizi, menyajikan masalah dan tantangannya, serta membahas praktik - praktik terbaik dan pembelajarannya. Anggota yang bisa bergabung di Masyarakat Praktisi (CoP) adalah praktisi yang benar - benar memiliki niat untuk mengatasi atau mengurangi masalah di suatu tempat dengan mempraktekkan ilmu - ilmu yang didapat dari CoP.

Cara mengelola Community of Practice ini bersifat inklusif untuk diskusi dengan menggunakan telematika berbasis website, mempunyai sistem keanggotaan aktif berbasis alert system serta dikelola  tim yang profesional. Sedangkan kegiatan - kegiatan Community of Practice antara lain membuat seminar nasional untuk KIA yang dilakukan secara host to host di Perguruan Tinggi baik secara tatap muka maupun webinar. Ada blended learning, misalkan pelatihan-pelatihan kebijakan; diskusi di website atau tatap muka maupun campuran; selain itu dilakukan dalam siklus tahunan agar dapat memantau hasil kinerja dan status kesehatan masyarakat. Selain itu, Community of Practice ini menggunakan model Situasi jaringan VSat Internet dimana semua berbasis jaringan internet. Website ini di - back up oleh perpustakaan elektronik, pengelola sistem, dan akan dipakai oleh anggota - anggota Community of Practice. Sebagai contoh website masyarakat praktisi atau CoP ini dapat dilihat di website http://kesehatan-ibuanak.net/

Sesi Diskusi:

Setiawan dekan universitas padjajaran bandung:

  1. Informasi tentang survey belum lengkap, tolong diperjelas konteksnya kepada siapa? Apakah ada benchmark di luar? Mengapa ini yang harus dipilih?
    Prof Laksono:
    Jadi survei itu subjeknya pada peserta fornas karena kita tidak memiliki alamat, surveinya menggunakan google form. Jadi ini semacam quick count. Hasil survei pertama dibuatkan panel yang mana topik yang penting dari KIA, KB dan Gizi.
  2. Bagaimana kita bisa konsisten menerapakan CoP dalam kebijakan, sehingga tidak kapita selekta (know how), jangan sampai hanya nice to know?
    Prof Laksono:
    CoP banyak contohnya di luar negeri, tapi CoP SDG belum ada contohnya. Di Indonesia, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia menggunakan CoP untuk Kebijakan asuransi, CoP Contracting, CoP Manajemen Pelayanan Kesehatan. Untuk konsistensi ini menarik: Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia ada CoP yang sudah mempunyai siklus tahunan dimana ada pertemuan besar setahun sekali, ini sangat penting untuk konteks kebijakan. Berhasilnya CoP ini sangat bergantung pada leadership CoP itu.

Reporter: Candra, SKM.,MPH


Konsep Perjanjian Kerja Sama Dirjen Kesehatan Masyarakat dengan Perguruan Tinggi
Jakarta, 3 Desember 2018 | Narasumber: dr. Eni Kusnanti (Plt. Dirjen Kesmas Kemenkes)

dr. Eni hari pertamaPKMK, Jakarta. Sesi ini disampaikan oleh dr. Eni Kusnanti selaku Plt. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Mengawali paparannya, dr Eni menyampaikan bahwa sebelumnya sudah ada MoU dengan perguruan tinggi dalam bentuk konsorsium yang ditandatangi di Surabaya pada 2014. Selanjutnya pada Oktober 2018, dilakukan kembali penandatanganan MoU dalam acara Forum Nasional Kesehatan Ibu dan Anak, KB, dan Gizi di Yogyakarta.

Ruang lingkup nota kesepahaman (MoU) ini akan menghasilkan perumusan atau fasilitasi di bidang kebijakan kesehatan masyarakat, sosialisasi, advokasi dan koordinasi bidang kesehatan masyarakat, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan terkait dengan Sustainable Development Goals 2, 3, 5, dan 6. Terdapat 33 fakultas yang telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dimana masing - masing fakultas bisa saling berkolaborasi guna mewujudakan tujuan SDGs ini.

Output dalam pertemuan konsep kegiatan ini akan dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan dilakukan antara Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dan Perguruan Tinggi.

Reporter: Candra, SKM., MPH

Konsep Perjanjian Kerja Sama Direktorat Jenderal Kesehatan Keluarga dengan Perguruan Tinggi
Jakarta, 03 Desember 2018 | Narasumber: dr. Eni Kusnanti (Dirjen Kesehatan Keluarga Kemenkes)

dr. Eni hari pertamaPKMK, Jakarta: Sesi ini ini disampaikan oleh dr. Eni Kusnanti selaku Dirjen Kesehatan Keluarga Kementrian Kesehatan. Mengawali paparannya, dr. Eni menyampaikan latar belakang perlunya kerjasama perguruan tinggi dan Direktorat Jenderal Kesehatan Keluarga. Kesehatan Keluarga merupakan satu siklus hidup mulai dari balita hingga lanjut usia. Salah satu yang telah dilakukan oleh direktorat kesehatan keluarga untuk melihat siklus hidup adalah menerbitkan buku KIA guna memantau kesehatan ibu hamil sampai dengan bayi dan balita dimana kegiatannya fokus pada 1000 HKP, juga sebagai tool untuk memantau stunting.

Ruang lingkup kesehatan keluarga antara lain pemantauan kehamilan oleh bidan desa, penguatan pada kelas ibu hamil, pemantauan balita, anak sekolah, remaja serta kesehatan lansia. Lebih lanjut dr. Eni menyampaikan, “beberapa hal yang sudah dikerjakan dengan akademisi misalnya universitas melakukan penguatan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah dan Kesehatan Reproduksi di sekolah”. Selain itu, saat ini penduduk usia lanjut juga jumlahnya semakin bertambah banyak dan harapannya usia lanjut tetap produktif dan tidak menjadi beban sehingga Indonesia bisa menghadapi tantangan bonus demografi.

 Program yang telah dikerjakan oleh Direktorat Kesehatan Keluarga antara lain penguatan kabupaten/kota dalam perencanaan terpadu KIA, pendampingan AMP, pendampingan supervisi fasilitatif KIA, kajian sistem rujukan, pendapingan SDPK, pengembangan model sekolah sehat. Selain itu, dilakukan evaluasi program kesehatan reproduksi bagi calon pengantin yang mana salah satu program baru yang dikolaborasikan dengan kementrian agama pada 2016. Inilah yang menjadi latar belakang dalam kerjasama ini.

Output yang diharapkan dengan adanya kerjasama ini berupa kajian pelaksanaan perencanaan kabupaten kota, dokumen perencanaan, serta tersedia daerah yang menjadi role model kabupaten kota. “Semua kegiatan ini adalah tahun pertama untuk Direktorat Kesehatan Keluarga, kami berharap hasil ini bisa menjadi model kegiatan untuk tahun berikutnya dan dikembangkan lebih luas lagi” tutup dr Eni.

Reporter: Candra, SKM.,MPH


 

Kantor

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada

Jl. Medika - depan LPPT UGM, Senolowo, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Telp: (+62274) 549425 | Email: unitpublikasi@gmail.com

LIHAT DIPETA >

Website Terkait

mrsmpkkmrsbencanamjkmjkmjkdeskes rural  aids2