Sunday, April 20, 2014

Rapat Kerja Kesehatan Daerah Tahun 2013:

"Penguatan Sistem Rujukan Menyongsong Pelaksanaan
Jaminan Nasional (JKN) di Daerah Istimewa Yogyakarta"

Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Tahun 2013 telah diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema" Penguatan Sistem Rujukan Menyongsong Pelaksanaan Jaminan Nasional (JKN) di Daerah Istimewa Yogyakarta". Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Santika Yogyakarta pada Senin (23/12/2013). Rakerkesda DIY Tahun 2013 dibuka oleh Sekda DIY yang diwakili oleh Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Sulistyo, SH. Pembukaan acara sekaligus penyerahan mobil Ambulance kepada tiga Rumah Sakit Umum Daerah yaitu RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo, RSUD Wonosari Kabupaten Gunung Kidul dan RSUD Sleman Kabupaten Sleman. Penyerahan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima yang diwakilkan kepada Direktur ketiga RSUD dan disaksikan oleh Sekretaris daerah dan Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M. Sc, Ph.D. Mobil Ambulace yang diberikan oleh Pemerintah Daerah DIY ini diharapkan bisa membantu ketiga RSUD dalam mendukung pelaksanaan JKN. Tujuan diadakannya acara ini yaitu untuk peningkatan komunikasi dan sinkronisasi arah kebijakan kesehatan dan program prioritas urusan kesehatan untuk menyongsong pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN) dan identifikasi permasalahan daerah terkait dengan pelaksanaan sistem rujukan.

24-aPenandatanganan berita acara serah terima penyerahan mobil ambulance kepada 3 RSUD : RSUD Wates, RSUD Wonosari dan RSUD Sleman.

Acara ini terbagi dalam dua sesi, sesi pertama diawali dengan pemaparan dua pembicara yaitu Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M. Sc, Ph.D dan dr. RA. Arida Oetami, M. Kes (Kadinkes Provinsi DIY) yang akan menguraikan tentang kebijakan dan strategi dalam rangka pelaksanaan JKN. Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M. Sc, Ph.D mengatakan Indonesia akan menyongsong Jaminan Kesehatan Nasional 1 Januari 2014 mendatang, waktu yang tersisa hanya satu minggu tapi semuanya harus optimis bisa melewati dengan baik dan sukses. Wakil Menteri Kesehatan RI ini menyatakan bahwa dalam menyongsong JKN perlu ada upaya keras dalam melakukan perubahan dan memerlukan komitmen dari negara dan harus mendapat perhatian yang cukup. Ketua Pokja Pelaksana JKN ini memaparkan bahwa Kementrian Kesehatan sudah memiliki road map yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan hingga tahun 2019. Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M. Sc, Ph.D juga mengatakan bahwa Pemerintah daerah harus memikirkan juga bagaimana agar masyarakat tidak jatuh sakit dengan cara menerapkan perilaku hidup sehat dan memberdayakan puskesmas yang ada.

24-b

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh dr. RA. Arida Oetami, M. Kes yang mengungkapkan bahwa dalam mendukung pelaksanaan JKN ini, di DIY telah ada Peraturan Gubernur tentang sistem rujukan yang diharapkan bisa mensukseskan pelaksanaan JKN. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta ini menyatakan bahwa meskipun Pergub Ini sudah diterbitkan dan sudah disosialisasikan berulang-ulang keberbagai unsur namun dalam pelaksanaanya masih banyak keluhan dari masyakat, Provider/Fasyankes dan pemerintah. Menurut dr. Arida di masyarakat masih ditemukan banyak keluhan kamar yang penuh (padahal sebenarnya kamar masih ada), pasien masih merasa dipingpong dari satu sarana ke sarana lainnya, pelayanan yang tidak berkesinambungan (seharusnya jika sudah diperiksa di Puskesmas tidak perlu diulang lagi di RS), RS belum percaya dengan hasil pelayanan dasar, ada diskriminasi pelayanan, jaminan kesehatan masih diragukan, masyarakat belum tahu jaminan apa yang akan diberikan. Melihat beberapa keluhan ini, maka perlu sosialiasi kepada masyarakat dan media terkait penyakit-penyakit apa saja yang sudah dijamin. Sementara untuk provider/fasyankes penyedia layanan merasa bahwa fasilitas yang tersedia tidak memadai sehingga cenderung memberikan pelayanan seadanya dan tarif yang diberikan belum sesuai dengan penghargaan terhadap profesi. Sedangkan pemerintah merasa bahwa pedoman sistem rujukan sifatnya masih rujukan perorangan.

24-c

Dalam kesempatan yang sama, pembahas dalam sesi pertama ini, Dr. Yanri Wijayanti Subronto, Ph.D. Sp. PD menyampaikan bahwa pembangunan kesehatan di Era Jaminan kesehatan Nasional merupakan upaya kesehatan perseorangan (BPJS) dan upaya kesehatan masyarakat, tugas pemerintah adalah to govern yaitu melaksanakan fungsi regulasi sampai stewarding sehingga sepertinya selalu top-down dan hanya memerintah, dulu istilahnya Pamong Praja. Konsultan kesehatan Pemda DIY ini mengatakan, mungkin Bappeda perlu mengembalikan istilah tersebut, dilanjutkan lagi bahwa kesehatan hanya sebagai urusan yang diotonomikan dan paradigma sehat yang dianut selama ini mengutamakan promotif dan preventif karena yang sakit hanya 40 % dari penduduk, pertanyaannya adalah bagaimana alokasi anggaran promotif dan preventif di era JKN ini? Lalu yang berkaitan dengan urusan UKM, apakah hanya dari BOK atau sektor kesehatan saja, bisakah dibuat inklusif dengan melibatkan sektor lain? Karena banyak masalah atau urusan kesehatan yang berkaitan dengan sektor terkait misalnya untuk urusan Gizi bisa bekerjasama dengan Kemendagri: BPPM dan Kementrian Pertanian, untuk penyakit menular dan infeksi bisa bekerjasama dengan Kementrian PU untuk penyediaan air bersih dan Kemenrepa untuk mewujudkan rumah sehat.

Tambahan dari dr. Sitti Noor Zaenab, M. Kes selaku pembahas bahwa untuk memahami masalah dan hambatan dalam upaya kesehatan ada tiga konsep universal yakni pendekatan sistem kesehatan, pendekatan continuum of care dan konsep Berwick. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul ini juga menyampaikan bahwa 1 Januari 2014 menjelang era JKN semua harus siap dan diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang aman dan bermutu. Mantan Sitti Zaenab memberikan lima rekomendasi menjelang era JKN yang hanya tersisa 7 hari kedepan yaitu 1) Pembagian peran jelas antara para aktor lapangan (Pemda DIY kebawah), 2) Segera menyusun aturan main (teknis) yang lokal spesifik (kab/kota kebawah), 3) Segera lakukan assessment kesiapan lapangan, 4) Perlu ada pelaksana monitoring evaluasi independen, 5) Perlu ada kejelasan sumber dana dan aturan main untuk Promkes (masyarakat umum peserta JKN).

24-d

Sesi kedua atau di akhir acara, topik yang dibahas terkait kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan JKN. Topik ini disampaikan oleh dr. Bambang Haryatno, M. Kes. Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan UU No 40/2005 pasal 19, JKN mulai dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas (kesetaraan memperoleh manfaat dan akses). Penyiapan pelayanan bagi peserta BPJS tanggal 1 Januari 2014 mendatang adalah peserta tahu berobat kemana, fasilitas kesehatan siap menerima dan memberi pelayanan, tidak ada penolakan oleh Fasyankes. Ketua Formatur Adinkes DIY ini juga menyampaikan bahwa sudah ada perjanjian kerjasama antara PT Askes ( Persero) cabang utama Yogyakarta dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, isinya adalah 1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama peserta BPJS kesehatan, 2) Ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan dan 3) Biaya dan tata cara pemyaranan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Meski sudah ada perjanjian ini tapi menurutnya masih perlu dicermati dan adanya kesepakatan dari semua pihak yang terkait yaitu 1) Ruang lingkup tarif kapitasi (ANC, PNC, Pemasangan alkon?), 2) Negosiasi biaya di luar paket pelayanan dasar puskesmas yang ditangani oleh puskesmas, 3) Tata kelola pembayaran pelayanan kesehatan non kapitasi, 4) Sistem rujukan apakah regionalisasi dan berjenjang, 5) Lintas puskesmas, kabupaten dan provinsi.

24-e

Dr. Yendri Wijayanti Subronto, Ph.D. Sp. PD menyampaikan Indonesia termasuk negara yang agak terlambat untuk memulai JKN ini, jika dibandingkan dengan Myanmar dan Thailand. terlepas dari segala masalah yang ada, diharapkan dengan adanya JKN ini setidaknya akan diperoleh gambaran nyata terkait dengan kecukupan dan kesiapan dinas kesehatan dan Fasyankes yang ada. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan harkat martabat puskesmas, terlebih jika uang yang besar ini bisa digunakan untuk memajukan puskesmas dan pembangunan kesehatan masyarakat yang akan meningkatkan kompetensi semua pemberi layanan.

Sesi penutup disampaikan oleh dr. RA. Arida Oetami, M. Kes yang menginginkan hasil pertemuan hari ini dapat segera ditindaklanjuti dan mengharapkan kerjasama dari semua unsur terkait. Masing-masing Kadinkes Kabupaten/Kota juga dihimbau untuk mempelajari kembali MOU di bidang masing-masing dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut JKN, meskipun semuanya membutuhkan proses .

24-f

 

Materi Presentasi

  BPJS Rakerkesda oleh dr. Bambang Haryatno, M.Kes

Implementasi Sistem Rujukan Rakerkesda oleh dr. RA. Arida Oetami, M. Kes

Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS) oleh Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD

  Pembahas rakerkesda oleh Dr. Yanri Wijayanti Subronto, Ph.D. Sp.PD

  Pembahasan JKN dg Donald Berwick oleh dr. Sitti Noor Zaenab, M.Kes

  Peran Puskesmas.JKN oleh Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, Ph.D

 

 

 

blendedkia

Penyusunan Dokumen Kebijakan

2930

video-paket-kia

exit

Perencanaan Berbasis Bukti

pbb

lapkpbb

dokpp

Website Terkait

chpmmutuu

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday499
mod_vvisit_counterYesterday1213
mod_vvisit_counterAll days725746

Facebook Page