RESUME HASIL DISKUSI

Policy Brief Kebijakan Hulu: Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi
Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Pada diskusi kali ini, Pokja KIA Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM mengusulkan sebuah kebijakan di aspek hulu untuk menurunkan AKI dan AKB yaitu Pemberdayaan Masyarakat dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Kebijakan ini masih memerlukan masukan lebih lanjut agar dapat lebih optimal dalam pelaksanaannya. Lebih lengkap, kebijakan ini dapat dilihat dalam uraian berikut:

Ditujukan kepada pengambil kebijakan di:

  • Bappenas
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kementerian Pemberdayaan Perempuan
  • Kementerian Kesehatan
  • Pemerintah Propinsi (Bappeda, Dinas Kesehatan/SKPD yang mengurusi Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, dan KB)
  • Pemerintah Kabupaten/Kota (Bappeda, Dinas Kesehatan/SKPD yang mengurusi Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, dan KB)
  • Tim Penggerak PKK
  • LSM peduli kesehatan perempuan dan anak
  • PMI
  • Rumah Sakit,dll

Pengantar

Data menunjukkan bahwa penurunan laju kematian ibu dan bayi di Indonesia masih belum seperti yang diharapkan. Terdapatperbedaan antar wilayah sangat mencolok, ada daerah yang sudah cukup bagus tetapi ada yang masih sangat jelek. Sangat mengejutkan pada launching hasil SDKI 2012 (25 September 2013) bahwa AKI nasional meningkat menjadi 359/100.000 KH , dari 228 pada pada SDKI 2007. Agak melegakan bahwa AKBayi sedikit menurun dari 34/1000 KH pada SDKI 2007 menjadi 32 pada SDKI 2012, dan AKBalita dari 44 pada SDKI 2007 menjadi 40 pada SDKI 2012 .

Jauh panggang dari api, bagaimana mencapai target MDG's 2015, yaitu AKI 102, AKBayi 23 dan AKBalita 32? Perlu upaya sungguh-sungguh dengan strategi luar biasa, dengan melihat permasalahan dan pemecahan masalah yang bersifat lokal spesifik, melibatkan semua stakeholders dari hulu ke hilir.

Policy Brief ini berusaha membahas percepatan upaya penurunan kematian ibu dan bayi melalui Pemberdayaan Masyarakat dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI), yaitu yang ada di sektor hulu (lihat Mapping Intervention).

GSI adalah suatu gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat, bekerjasama dengan pemerintah untuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan yang mempunyai dampak terhadap upaya penurunan angka kematian ibu karena hamil, melahirkan, dan nifas, serta penurunan angka kematian bayi.

Mengapa Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Belum Maksimal?

GSI dicanangkan oleh Presiden pada tahun 1996, yang sebelumnya dilakukan uji coba di 8 kabupaten/kota (di 8 provinsi).

Ada 5 prinsip dasar dalam GSI yaitu:

  1. Pendekatan lintas sektoral dan multi disiplin ilmu; 
  2. Intervensi yang integrative dan sinergis;
  3. Partisipasi dan tanggungjawab pihak laki-laki;
  4. Sistem pemantauan yang terus menerus;
  5. Koordinasi yang efektif oleh pemerintah daerah. Selain itu juga harus meningkatkan fungsi fasilitas kesehatan rujukan.

Kegiatan masyarakat dalam GSI, antara lain:

  1. Melaksanakan pendataan ibu hamil;
  2. Melaksanakan KIE;
  3. Menyediakan pondok sayang ibu;
  4. Menggalang dana bersalin;
  5. Menggalang donor darah;
  6. Menyediakan ambulance desa;
  7. Menyelenggarakan forum pertemuan teratur.

Seharusnya kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara rutin dan teratur oleh masyarakat di seluruh wilayah karena seharusnya betul-betul menjadi gerakan oleh masyarakat, tetapi kenyataannya masyarakat hanya bersemangat kalau ada lomba. Juga masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu GSI, tidak mengetahui bagaimana bisa berpartisipasi dalam GSI, juga tidak jelas siapa yang bertanggungjawab untuk pemberdayaan masyarakat dan bagaimana teknik pemberdayaan tersebut.

Pengalaman

Pada tanggal 7 Oktober 2013 PKMK FK UGM melakukan diskusi dengan topik: Upaya penurunan kematian ibu dan bayi melaluiPemberdayaan Masyarakat dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Menghadirkan Kepala BPPM (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat) DIY sebagai narasumber. Disampaikan bahwa ada 6 upaya utama GSI yaitu: 1) Meningkatkan status perempuan; 2) Pemberdayaan bumil, keluarga, dan masyarakat; 3) Pelayanan KB bagi PUS; 4) ANC pada bumil; 5) Pengembangan pendataan dan rujukan oleh masyarakat; 6) Pelayanan gawat darurat obstetrik terhadap bumil resti.

Peserta diskusi adalah para peneliti, konsultan, dosen (FK UGM), Dinas Kesehatan DIY dan 5 kab/kota, beserta mahasiswa S2 di lingkungan IKM FK UGM. Dalam diskusi tersebut muncul ide-ide bagus untuk memperbaiki GSI di masa mendatang, yang dirangkum dalam 7 rekomendasi kebijakan.

Rekomendasi Kebijakan

  1. Dalam GSI perlu mempertajam manajemen dan siapa pemimpinnya yang jelas.
  2. Perlu dibuat "peta" kegiatan nyata GSI di masing-masing daerah, bukan hanya waktu ada lomba.
  3. Perlu ada indikator yang memperlihatkan gerakan masyarakat, bukan gerakan pemerintah.
  4. Perlu mengkaitkan hasil AMP (Audit Maternal Perinatal) dalam kegiatan GSI.
  5. Masyarakat perlu membuat web site khusus GSI.
  6. Perlu penyederhanaan sistem pencatatan yang ada di masyarakat.
  7. Masyarakat yang sudah tercatat sebagai calon donor darah dalam GSI, seharusnya ditindaklanjuti oleh PMI sebagai donor darah tetap.

Selama tanggal 14 – 19 Oktober 2013, dilakukan diskusi terkait Policy Brief Kebijakan Hulu: Upaya Penurunan Kematian Ibu Dan Bayi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI) dalam milis This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Poin-poin penting yang dapat dirangkum dari pemikiran peserta diskusi adalah sebagai berikut:

  1. Perlu adanya alur yang runut dalam penyusunan policy brief ini. Mulai dari pengantar, alasan kegagalan sampai dengan pengalaman lapangan. Tidak melompat-lompat.
  2. Rekomendasi juga perlu disesuaikan dengan latar belakang, tidak melompat terlalu jauh, lebih nyambung dan lebih operasional. Rekomendasi juga perlu lebih membumi dan aplikatif. Tidak hanya normatif.
  3. Kabupaten yang diikutkan untuk terlibat dalam diskusi hendaknya diperluas. Bila diskusi hanya dengan 5 kabupaten/ kota sepertinya masih kurang mewakili pengalaman lebih dari 500 kab/kota di Indonesia. Karena variasi negara kita sangat ekstrim. Ini perlu dilakukan agar rekomendasinya bisa menyentuh lokal spesifik kabupaten.
  4. Penggunaan angka absolut dirasa akan sangat mempermudah dalam upaya penurunan AKI, karena angka yang digunakan lebih riil.
  5. Perlu penelitian lebih lanjut untuk menggali bukti empiris bahwa GSI benar-benar dapat berdampak pada penurunan AKI dan AKB. Selain itu perlu juga digali bukti-bukti empiris lain bahwa GSI patut dijadikan pilihan utama dalam upaya penurunan AKI dan AKB dibanding program lain misalnya Jampersal, serta bukti empiris mengapa GSI belum berjalan optimal sehingga bisa diketahui intervensi yang tepat.
  6. Dalam rekomendasi, perlu diusulkan karakteristik daerah yang dapat mengimplementasi GSI. Perlu juga diangkat isu equity dalam GSI, karena dikhawatirkan GSI lebih mudah sukses di tempat-tempat yang social capitalnya memang bagus dan di tempat-tempat ini kemungkinan derajat kesehatannya sudah bagus juga.
  7. Isi policy brief perlu dispesifikkan untuk bagi pihak-pihak yang ditulis, tidak dibuat secara general seperti ini karena masing-masing pihak punya peran yang berbeda.
  8. Perencanaan program untuk penurunan AKI dan AKB harus dilakukan oleh pihak yang kompeten. Sehingga program yang dibuat bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Implementasi program tersebut juga perlu dilakukan lintas sektor.
  9. Program pemberdayaan masyarakat sangat bagus dan sudah banyak di masyarakat namun selama ini pelakunya (pihak yang aktif dalam program) sering itu-itu saja. Untuk memperluas cakupan masyarakat yang terlibat, perlu dilibatkan pula pihak-pihak kunci seperti tokoh masyarakat/ imam masjid/ pendeta / dukun.
  10. Perlu juga dilihat budaya politik yang berkembang di wilayah yang diimplementasi kegiatan GSI ini.
  11. Selain melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat, perlu juga adanya Kelompok Pendukung Ibu (KP-Ibu) yang tugasnya memberikan pendampingan kepada ibu hamil dan menyusui (seperti di Kabupaten Bantul Yogyakarta). Kelompok ini anggotannya bisa dari kader. Peran kader sebagai "tim pendukung" program pemberdayaan masyarakat sangat penting karena petugas lapangan sekalipun tidak akan mampu mengcover seluruh wilayahnya terutama di daerah terpencil.
  12. Gerakan Sayang Ibu (GSI) masih relevan digunakan dalam upaya penurunan AKI dan AKB dengan catatan harus ada tolok ukur kinerja dan data yang jelas.
  13. Penurunan kematian Ibu dan Anak sebenarnya bisa dilakukan dimana saja dengan cara sederhana. Seperti contoh di daerah sulit seperti Flores Timur (Larantuka) – NTT yang mengembangkan sistem Informasi 2H2 Center dengan menjaring ibu-ibu hamil dengan aktif melibatkan informasi timbal balik antara Dinkes Kab, Camat, Kepala puskesmas, Bikor sampe ke tingkat desa kemudian dalam perjalanannya juga sudah mampu menggerakkan Kelompok Gereja, Tokoh Agama bahkan pihak Militer. Program 2H2 ini maksudnya seorang ibu hamil memperoleh pengawasan ketat 2 hari sebelum hari persalinan dan 2 hari setelah persalinan melalui SMS yang tercatat secara otomatis di pusat database/2H2 Center, para bidan di desa memberikan informasi kepada pihak Puskesmas mengenai ibu yang hamil di wilayah kerjanya dan kapan waktu persalinannya. Lalu, bidan di Puskesmas memberikan informasi tersebut kepada pihak rumah sakit mengenai ibu yang perlu dirujuk ke rumah sakit. Sehingga tidak ada ibu hamil yang terlambat ditangani.
  14. Program lain yang bisa digunakan untuk penurunan AKI dan AKB adalah implementasi sistem rujukan (seperti dilakukan dalam Porgram Sister Hospital). Agar berdampak optimal, sistem rujukan ini membutuhkan kerja sama dengan berbagai sektor.
  15. Perlu dicontoh implementasi program "USG Mobile" di Kabupaten Bantul Yogyakarta untuk menurunkan AKI dan AKB. "USG Mobile" diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sehingga dapat dilakukan deteksi dini terhadap kelainan kehamilan.
  16. Salah satu kendala dalam upaya penurunan AKI dan AKB adalah bahwa program desentralisasi dalam bidang kesehatan belum banyak diketahui oleh pihak eksekutif dan legislatif sehingga penganggaran kesehatan masih mengharapkan bantuan pemerintah pusat (pada daerah tertentu BAPPEDA sebagai penentu alokasi anggaran SKPD) sehingga pengalokasian anggaran bukan berdasarkan perencanaan dari SKPD. Dampaknya, alokasi anggaran untuk kesehatan, khususnya dalam menanggulangi AKI dan AKB sangat rendah di daerah.
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates